SURAKARTA – Komisi III DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pelebaran Jalan Prof. Dr. Soeharso, Selasa Pekan lalu (29/4). Sidak ini menghasilkan sejumlah catatan penting, terutama terkait progres pengerjaan, drainase, hingga keselamatan lalu lintas.
Ketua Komisi III, Taufiqurrahman, mengungkapkan bahwa proyek saat ini sudah berjalan 52 persen dan ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Proyek ini akan menghasilkan tiga jalur, dengan dua jalur mengarah ke utara dan satu jalur ke selatan.
“Perancangannya memang seperti itu karena lebar jalan tidak sama. Meskipun ada pemangkasan anggaran dari Rp 5,8 miliar menjadi Rp 4,8 miliar, saya tegaskan kualitas tidak boleh turun. Apalagi jalan ini dilalui truk dan bus besar,” tegas politisi Golkar itu.
Ia juga mengingatkan pihak pelaksana proyek agar bertanggung jawab jika di kemudian hari ditemukan kerusakan. “Saya sudah pesan, kalau nanti rusak, harus ditanggung,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, YF Sukasno, menyoroti permasalahan drainase. Ia menyampaikan bahwa sebagian saluran tertutup bangunan, terutama di segmen antara PLN hingga Faroka.
“Kalau hujan, air bisa meluber ke jalan. Tahun 2026 nanti kita dorong DPUPR menganggarkan pembuatan drainase. Versi warga, lahan yang menutup drainase itu memang milik pribadi. Maka perlu diukur ulang dengan kerja sama BPN,” ujar politisi senior dari PDIP tersebut.
Sekretaris Komisi III, Sonny, menambahkan bahwa dengan diterapkannya sistem dua arah di ruas ini, kepadatan lalu lintas di Jalan Adi Sucipto dan A. Yani dapat berkurang signifikan. Namun Ia mengingatkan bahwa aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama.
“Ini jalan utama yang juga dilalui warga kampung. Harus ada rambu yang jelas agar tidak terjadi kecelakaan saat menyebrang,” kata Sonny.
Dari pihak eksekutif, Kabid Bina Marga DPUPR Kota Surakarta, Joko Supriyanto, menjelaskan bahwa fokus utama proyek saat ini adalah pelebaran jalan untuk mendukung sistem MRLL (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) baru.
“Perkerasan di sisi barat kita ganti dengan struktur yang lebih kuat. Bagian bawah menggunakan perkerasan kaku, sementara atasnya perkerasan lentur. Ini agar nyaman dan tahan lama,” jelas Joko.
Proyek ini dimulai sejak Maret dan ditargetkan selesai pada Juni, dengan masa pemeliharaan selama enam bulan. Mengenai masalah drainase dan penyempitan di ujung selatan, Joko menyebutkan sudah masuk dalam rencana kerja (Renja) DPUPR.
“Ujung selatan ini kurang lebar untuk manuver truk. Kami sudah komunikasikan dengan pemilik lahan, mereka bersedia dibebaskan, tapi belum formal. Apill juga akan digeser agar memudahkan manuver kendaraan besar,” pungkasnya.
Arifin Rochman
